Pemerintah Masih Harus Bangun 147 Sekolah Rakyat, Baru 53 yang Siap
Jakarta, 17 April 2025 – Pemerintah terus menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, hingga awal kuartal II tahun ini, baru 53 dari 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan benar-benar siap beroperasi. Artinya, masih ada 147 sekolah yang belum selesai dibangun atau belum memenuhi standar operasional.
Program Sekolah Rakyat ini diinisiasi sebagai solusi untuk mengatasi rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah-daerah yang belum tersentuh layanan pendidikan formal secara memadai. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2025.
Tantangan Lapangan Masih Tinggi
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), menyatakan bahwa lambatnya progres pembangunan sebagian besar disebabkan oleh tantangan geografis dan logistik.
“Beberapa lokasi pembangunan berada di wilayah terpencil yang akses jalannya belum layak. Distribusi material pun sulit, apalagi di tengah cuaca ekstrem yang sering terjadi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/4).
Selain faktor infrastruktur, pemerintah juga menghadapi kendala dalam penyediaan tenaga pengajar. Banyak calon guru enggan ditempatkan di daerah 3T karena minimnya fasilitas penunjang, termasuk tempat tinggal yang layak dan akses terhadap layanan kesehatan.
53 Sekolah Sudah Beroperasi, Fokus di Wilayah Timur
Dari 53 sekolah yang sudah beroperasi, mayoritas berada di wilayah Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Sekolah-sekolah ini menjadi harapan baru bagi anak-anak usia sekolah dasar yang sebelumnya harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk mengakses ruang belajar.
Beberapa Sekolah Rakyat bahkan telah menerapkan model pendidikan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh adat dan warga lokal dalam kegiatan belajar mengajar. Meski masih sederhana, pendekatan ini dinilai efektif dalam menumbuhkan semangat belajar di tengah keterbatasan.
Target Rampung Akhir 2025, Butuh Dukungan Lintas Sektor
Meskipun target pemerintah terbilang ambisius, Kemendikbudristek optimistis 147 sekolah yang tersisa bisa diselesaikan dalam waktu delapan bulan ke depan, dengan catatan mendapat dukungan maksimal dari pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Kolaborasi jadi kunci. Kami butuh peran aktif dari kepala daerah, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk mempercepat proses pembangunan dan rekrutmen tenaga pengajar,” ujar Staf Khusus Menteri Pendidikan bidang Pemerataan Akses.
Sejumlah BUMN dan organisasi filantropi pendidikan juga dikabarkan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pengadaan fasilitas dasar seperti meja-kursi, perpustakaan mini, dan perangkat teknologi pendidikan.
Sekolah Rakyat, Harapan Baru Masa Depan Anak Bangsa
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur pendidikan, tapi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dengan mendorong hadirnya sekolah hingga ke pelosok, pemerintah berharap angka putus sekolah terus menurun dan kualitas sumber daya manusia di daerah 3T ikut meningkat.
Namun, keberhasilan program ini tentu tak bisa hanya bergantung pada pembangunan fisik. Dukungan keberlanjutan dalam bentuk kurikulum adaptif, pelatihan guru, dan partisipasi masyarakat akan jadi penentu utama efektivitasnya di masa depan.
Redaksi Catatan:
Jika kamu tinggal di daerah yang menjadi target pembangunan Sekolah Rakyat dan belum mendapatkan informasi resmi, segera hubungi Dinas Pendidikan setempat atau akses laman https://sekolahrakyat.kemdikbud.go.id untuk data terkini.